HUGENG | MEDAN - Gagasan mengenai sistem kepemimpinan kolektif kembali mengemuka menjelang Musyawarah Daerah (Musda) KAHMI Kota Medan periode 2026-2031. dr. Ade Taufiq, Sp. OG mendorong agar mekanisme presidium menjadi salah satu pilihan yang dibahas secara serius dalam menentukan arah kepemimpinan KAHMI Medan lima tahun ke depan. Menurut Ade Taufiq, gagasan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan teknis pembagian jabatan, tetapi perlu dilihat dari karakter historis KAHMI sebagai organisasi yang sejak awal dibangun untuk menghimpun alumni HMI dengan latar belakang profesi, pengalaman, pemikiran, dan pengabdian yang sangat beragam. Secara historis, KAHMI lahir pada September 1966 dalam momentum Kongres VIII HMI di Surakarta. Musyawarah alumni pada 15 September 1966 menyepakati pembentukan Korps Alumni HMI, yang kemudian disahkan pada 17 September 1966. Pada fase awal, KAHMI menjadi ruang kekeluargaan, komunikasi, informasi, dan konsultasi bagi para alumni HMI. Perjalanan...
HUGENG | BINJAI - Tragedi kekerasan yang terjadi di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang menewaskan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian, termasuk Wili Mbuik (25), menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Departemen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai menilai peristiwa tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serius terhadap sistem perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Fungsionaris PTKP HMI Cabang Binjai, Sutan Prayogo, bahkan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Menurut Sutan, kementerian yang memiliki mandat strategis dalam pemajuan dan perlindungan HAM harus mampu memastikan kehadiran negara, terutama ketika warga sipil menjadi korban kekerasan. “Negara tidak boleh hanya hadir setelah nyawa rakyat melayang. Perlindungan terhadap warga negara harus dilakukan melalui...